Telegram dan Teroris

Telegram dan Terorisme

Dalam hal teroris, Filipina adalah salah satu negara yang sangat dekat dengan issue terroris. Berbagai upaya penanganan dan antisipasi kegiatan teroris sangatlah intensif dilakukan oleh pemerintah Filipina, tidak hanya di dunia nyata tetapi juga di dunia maya. Salah satunya adalah apa yang terjadi pada awal Juli 2017 ini, dimana pemerintah Filipina secara tegas telah menutup 60 akun yang diduga aktif digunakan untuk komunikasi dan melancarkan propaganda teroris di wilayah Filipina. Dalam hal ini tindakan pemerintah Filipina tersebut adalah bagian dari kerjasama sebelumnya yang dilakukan dengan sejumlah perusahaan penyedia layanan media sosial untuk melakukan pemantauan terhadap 300 akun aktif yang terkait dengan berbagai aktivitas komunikasi dan propaganda teroris di wilayah Filipana.

Issue teroris juga menjadi bagian dari issue penting di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun strategi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi aktivitas komunikasi dan propaganda teroris ternyata memiliki pendekatan yang berbeda dengan Filipina. Pemerintah Indonesia tidak menggunakan pendekatan penutupan akun namun melakukan pemblokiran langsung terhadap layanan media sosial yang digunakannya. Dalam hal ini, ibarat daun dan dahan, penutupan akun seperti yang dilakukan oleh pemerintah Filipina sama halnya dengan memetik daun-daun tertentu yang dianggap tidak bermanfaat. Sementara pemblokiran layanan aplikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sama dengan memotong dahan sekaligus. Tidak hanya daun yang tidak bermanfaat saja yang hilang, namun daun-daun hijau yang masih dirasakan manfaatnyapun ikut hilang bersamaan dengan hilangnya dahan yang dipotong.

Itulah yang terjadi dengan pemblokiran layanan web based aplikasi Telegram yang dilakukan oleh Kominfo. Dalam hal ini Kominfo telah meminta kepada penyedia jasa internet (ISP) di Indonesia untuk memasukkan sejumlah alamat yang merujuk pada layanan web based aplikasi Telegram untuk dimasukkan dalam daftar cegah alias blokir. Dengan pemblokiran tersebut maka secara otomatis para pengguna Telegram tidak bisa lagi menggunakan aplikasi Telegram yang berbasis web dan desktop. Permintaan blokir tersebut diajukan oleh Kominfo per Jumat 14 Juli 2017. Diantara alasan yang digunakan oleh Kominfo adalah banyaknya temuan akun dan channel Telegram yang digunakan untuk komunikasi para pelaku dan terduga teroris di wilayah Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan keterangan sejumlah pihak yang menangani kasus terorisme di Indonesia bahwa komunikasi yang dilakukan antara pelaku teroris di Indonesia dengan para pemimpin dan aktor intelektual dari berbagai kegiatan terror di Indonesia selama ini ternyata memang dilakukan dengan menggunakan sarana aplikasi Telegram.

Tidak dipungkiri bahwa aktivitas komunikasi dan propaganda teroris saat ini memang banyak dilakukan melalui media sosial. Menurut data dari Trend Micro, dibandingkan dengan layanan email, aktivitas dan propaganda teroris lebih banyak dilakukan melalui sarana media sosial. Dalam hal ini, berdasarkan laporan pada akhir tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Trend Micro, dari 2300 akun yang dimonitor teridentifikasi memiliki kedekatan dengan aktivitas dan propaganda teroris, tercatat 34% menggunakan layanan komunikasi Telegram dan 15 % menggunakan layanan Facebook dan Whatsapp. Kemampuan layanan telegram untuk menerapkan skema end to end encryption yang menjamin kerahasiaan komunikasi yang dilakukan menjadi alasan utama dari para pemilik akun tersebut untuk melakukan komunikasi dan propaganda teroris melalui Telegram. Sementara banyaknya kasus kejahatan yang dapat diungkap oleh aparat penegak hukum dari artefak digital yang ditemukan pada Facebook dan Whatsapp telah menurunkan popularitan kedua aplikasi tersebut dikalangan pelaku dan simpatisan terorisme.

Sebenarnya dengan latar belakang yang berbeda-beda, tindakan untuk melakukan blokir terhadap aplikasi Telegram bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saja. Sebelumnya pemerintah Rusia juga telah melakukan mekanisme yang sama namun untuk permasalahan transparansi bisnis dari perusahaan Telegram itu sendiri. Iran dan Arab Saudi juga melakukan blokir terhadap aplikasi Telegram tanpa alasan yang jelas. Sementara China bahkan sejak tahun 2015 telah memblokir layanan Telegram hanya gara-gara aplikasi ini digunakan untuk media komunikasi beberapa orang yang memiliki garis politik yang berbeda dengan pemerintah China.

Selain Telegram, sebenarnya banyak aplikasi sejenis lainnya yang juga cenderung digunakan sebagai sarana aktivitas dan komunikasi illegal. Sejauh mana penerapan teknologi enkripsi pada aplikasi tersebut adalah merupakan salah satu kriteria pemilihan tools yang dilakukan oleh para pelaku teroris. Dalam hal ini end to end encryption adalah salah satu kebutuhan utama dari aplikasi tersebut. Teknik ini sebenarnya dikembangkan untuk menjamin keamanan dalam proses pengiriman pesan diantara pengguna sehingga tidak ada lagi keraguan bahwa pesan digital yang dikirimkan melalui media internet dapat di curi atau diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan. Untuk penggunaan normal, secure messaging tools adalah merupakan pilihan utama untuk memilih layanan media sosial yang kita pilih. Hanya saja sayangnya penggunaannya yang lebih popular dari kebutuhan sedure messaging ini justru untuk hal-hal yang cenderung melanggar hukum.

Dikalangan aktivitas media sosial, popularitas Telegram sebenarnya masih jauh dibawah kompetitornya yaitu Whatsapp. Di Indonesia sendiri, pengguna Whatsapp jauh lebih banyak dibandingkan dengan Telegram. Namun dari aspek security, privacy, efficiency dan desktop application, aplikasi Telegram relatif jauh lebih unggul dibandingkan dengan Whatsapp. Kelebihan inilah yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan aktivitas yang bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia. Pada sisi lain, menurut pihak Kominfo, Telegram tidak kooperatif dalam mendukung upaya yang dilakukan oleh Kominfo dalam memantau dan mengatasi pengunaan Telegram sebagai channel komunikasi dan propaganda pelaku dan simpatisan terorisme.

Dari satu sisi, stategi yang dilakukan oleh Kominfo untuk menutup layanan web based aplikasi Telegram sebenarnya dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari kedaulatan ruang cyber di wilayah NKRI. Pemerintah tentunya punya tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga keutuhan NKRI dari penyebaran paham- paham yang tidak sejalan dengan sistem ketatanegaraan dan sistem hukum di Indonesia. Apapun aktivitas yang dianggap berpotensi akan membahayakan bangsa dan negara tentunya harus diantisipasi seawal mungkin. Sehingga apabila dari hasil kajian internal Kominfo menyimpulkan bahwa Telegram adalah aplikasi yang sangat berpotensi untuk menjadi sarana bagi tumbuh suburnya kegiatan terorisme di Indonesia maka hal itu tentunya dapatlah dipertanggung jawabkan.

Namun disisi lain, sejumlah penggiat TIK dan keamanan komputer memandang langkah yang diambil Kominfo tidaklah tepat apabila alasan utama penutupan layanan web based Telegram adalah karena dijadikan sebagai sarana bagi aktivitas komunikasi dan propaganda teroris. Penutupan layanan tersebut justru dipandang merugikan sebagian penggiat TIK yang selama ini telah memanfaatkan telegram untuk hal-hal yang sifatnya positif. Pemblokiran juga dipandang bukanlah strategi yang efektif, karena bagi kelompok teroris pemblokiran tersebut tidaklah akan menyurutkan semangat mereka untuk menghentikan aktivitasnya namun justru akan menjadi pemicu bagi adanya berbagai alternative teknologi dan aplikasi lainnya yang dapat digunakan untuk menjalankan aktivitasnya. Dalam hal ini, dari aspek keamanan komputer, pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo sebenarnya hanyalah menyentuh tujuan sederhana yaitu agar kelompok masyarakat yang rentan tidak terjerumus kedalam kelompok teroris. Pendekatan untuk control dan membersihkan bagian-bagian yang bermasalah saja sebenarnya yang diperlukan tidak dengan cara menutup secara total semua layanan aplikasi.

Dari sisi kedaulatan ruang siber, strategi potong dahan yang dilakukan oleh Kominfo ternyata cukup mengejutkan pihak Telegram itu sendiri. Indonesia adalah pasar yang sangat luar biasa bagi pengguna aplikasi, sehingga apa yang dilakukan oleh Kominfo tentunya akan berdampak pada bisnis mereka secara global. Karena itu adalah wajar apabila kemudian pihak Telegram akhirnya menjanjikan untukĀ  bisa lebih kooperatif lagi dan memperhatikan apa yang menjadi tuntutan pemerintah Indonesia untuk menyediakan SOP yang jelas bagi pemantauan akun dan channel komunikasi yang mengarah pada konten terorisme.

Kedepan, issue teroris pada media social harusnya tidak hanya menjadi beban pemerintah saja dalam hal pemantauannya. Masyarakat luas dan khususnya penggiat TIK dan media sosial juga harus diberdayakan dengan lebih baik. Pemerintah harus membuka seluas-luasnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan konten, akun, channel, aplikasi yang teridentifikasi menyebarkan paham-paham teroris dan paham lainnya yang akan membahayakan NKRI. Efektifitas penaganan terorisme di dunia maya harus dilakukan oleh pemerintah dengan mengajak masyarakat luas untuk secara proaktif membantu pemerintah dan penegak hukum untuk melakukan identifikasi saluran, media, platform, aplikasi lain yang terindikasi banyak digunakan oleh aktivitas / gerakan / kelompok teroris dan kemudian melaporkannya.

Link Berita terkait :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.